Vol. 2 No. 2 (2025)

Penelitian ini berjudul “Jurnalisme Warga Dan Implikasi Hukum Pers: Kajian Komunikasi Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Dan Lisa Mariana“. Mengkaji praktik Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) dan implikasi hukumnya melalui studi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa M kepada Ridwan K. Tujuannya untuk menganalisis praktik jurnalisme warga, implikasi hukum UU Pers vs UU ITE/KUHP, serta dinamika etika digital. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis literature review, ditemukan bahwa klaim personal Lisa M di media sosial merefleksikan kegagalan self-gatekeeping dan prinsip verifikasi. Hasilnya, karena statusnya yang non-pers, aktivitas tersebut otomatis tidak dilindungi UU Pers dan tunduk pada hukum pidana umum, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP. Kasus ini menyimpulkan bahwa jurnalisme warga yang tidak melakukan tindakan verifikasi informasi berpotensi menjadi tindak pidana murni, sekaligus menyoroti pentingnya penguatan literasi digital krisis sebagai solusi etika dan hukum dalam ruang komunikasi digital.

Penelitian ini yang berjudul "Etika Komunikasi Jurnalistik Dalam Pemberitaan pencemaran Nama Baik Kasus Septia Dwi Pertiwi VS Mantan Perusahaan" yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature riview untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik antara Septia dwi Pertiwi dan perusahaan Jhon LBF, serta menelaah penerapan hukum dalam etika komunikasi jurnalistik. Penelitian ini bertujuan guna meninjau kembali permasalahan mengenai hukum dan batasan kebebasan berekspresi di ruang digital, mengindetifikasikan faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik di media sosial serta. Hasil pembahasan dari penelitian ini bahwa adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum serta kurang tegasnya penerapan pasal-pasal UU ITE dalam kasus tersebut. Selain itu, dalam pemberitaan media turut memengaruhi persepsi masyarakat sehingga mengaskan pentingnya etika komunikasi jurnalistik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan kasus Septi Dwi Pertiwi vs Jhon LBF mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi, etika jurnalistik, serta penegakkan hukum di era digital.

Penelitian ini mengkaji potensi Heritage Hunt sebagai model pemanduan wisata sejarah berbasis bangunan kolonial di Kota Palembang. Latar belakang penelitian berangkat dari belum optimalnya pemanfaatan bangunan kolonial sebagai objek wisata edukatif, meskipun kota ini memiliki warisan arsitektur bersejarah yang signifikan. Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas teknik pemanduan, tingkat keterlibatan peserta, serta peluang pengembangan Heritage Hunt sebagai produk wisata berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemandu, pengelola, dan peserta kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Heritage Hunt mampu menghadirkan interpretasi sejarah yang efektif melalui narasi berbasis lokasi, storytelling, dan penjelasan visual langsung pada bangunan kolonial. Peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi melalui aktivitas observasi, interaksi, dan keterlibatan digital, sehingga menghasilkan pengalaman belajar sejarah yang bersifat eksploratif. Kendala yang ditemukan meliputi kondisi fisik bangunan kolonial yang kurang terawat serta keterbatasan aksesibilitas pada beberapa titik rute. Penelitian menyimpulkan bahwa Heritage Hunt memiliki potensi kuat sebagai model tour guide edukatif yang dapat mendukung pelestarian sejarah kota serta pengembangan wisata sejarah kolonial di Palembang, sekaligus membuka peluang untuk dikembangkan sebagai paket wisata resmi yang memperkuat identitas kota.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali secara komprehensif proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT PJIL, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan khususnya Packaging and Printing dan telah bersertifikasi ISO 9001-2015. Persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sehingga proses rekrutmen dan seleksi menjadi tahap penting dalam memastikan perusahaan memperoleh karyawan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan Supervisor HRD PT PJIL serta pengkajian terhadap informasi perusahaan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tahapan seleksi yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengumuman lowongan melalui media elektronik, screening awal terhadap dokumen pelamar, pelaksanaan tes psikologi PAPI Kostick untuk menilai dinamika kepribadian dan gaya kerja, wawancara mendalam, serta seleksi akhir untuk menentukan kandidat yang paling sesuai. Selain itu, perusahaan juga melakukan offering letter dan medical checkup sebagai tahap akhir sebelum karyawan dinyatakan diterima. Penelitian ini juga mengidentifikasi kompetensi dasar dan fungsional yang wajib dimiliki oleh seorang HRD, seperti kemampuan manajemen sumber daya manusia, analisis data, problem solving, hingga penggunaan software pendukung.

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dan regulasi media di Indonesia dalam konteks perkembangan media digital, dengan menyoroti kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV sebagai representasi ketegangan antara kebebasan pers dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengidentifikasi tantangan penerapannya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka terhadap literatur akademik, dokumen peraturan perundang-undangan, serta pernyataan resmi lembaga terkait seperti Dewan Pers. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih antara UU Pers dan UU ITE yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta rendahnya literasi hukum dan digital di masyarakat turut memperburuk perlindungan kebebasan pers. Berdasarkan perspektif teori tanggung jawab sosial media, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab etis dalam praktik jurnalistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum media yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum bagi jurnalis, serta penguatan peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa media secara etik.

Media televisi memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik melalui proses konstruksi realitas sosial. Namun, dalam praktiknya, orientasi industri media terhadap rating dan kepentingan komersial sering kali memunculkan pelanggaran etika jurnalistik, khususnya dalam pemberitaan isu sensitif seperti agama dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan pesantren pada program Xpose Uncensored Trans7 tahun 2024 dengan menggunakan perspektif etika komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku komunikasi, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Analisis dilakukan melalui kerangka teori tanggung jawab sosial pers, teori framing, dan etika deontologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Trans7 mengandung pelanggaran terhadap prinsip akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap martabat kelompok sosial. Framing yang digunakan cenderung menyudutkan pesantren melalui narasi bernada nyinyir dan visualisasi yang provokatif, sehingga berpotensi membentuk stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial media dalam menjaga kualitas informasi serta kepercayaan publik.